Asmen.id, Jakarta—–Pemerintah menyiapkan skema evakuasi darat bagi warga Sulawesi Selatan yang berada di kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya eskalasi konflik regional. Kebijakan ini diambil karena sejumlah bandar udara di wilayah terdampak sementara ditutup, sehingga penerbangan belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
Kapten Ishaf menjelaskan bahwa jalur udara hingga kini belum dapat dimanfaatkan untuk proses pemulangan. Penutupan bandara dinilai menjadi kendala utama sehingga pemerintah menyiapkan rute alternatif melalui darat. “Evakuasi darat menjadi satu-satunya opsi saat ini karena bandar udara ditutup dan tidak dapat digunakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan rencana yang telah dikonfigurasikan bersama para pemangku kepentingan, perjalanan darat akan diarahkan menuju Arab Saudi. Dari sana, proses pemulangan direncanakan dilanjutkan melalui jalur udara karena bandara di Riyadh dan Jeddah masih beroperasi.
Menurut Kapten Ishaf, keberfungsian bandara di Riyadh dan Jeddah membuka peluang bagi warga negara Indonesia untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Tanah Air. Opsi ini dinilai paling realistis di tengah keterbatasan akses penerbangan langsung dari wilayah konflik.
Sementara itu, dampak paling nyata dari eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah adalah potensi penundaan hingga pembatalan penerbangan oleh sejumlah maskapai, khususnya yang berbasis di wilayah tersebut. Kondisi ini turut memengaruhi mobilitas warga Indonesia, termasuk masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim atau sedang berada di luar negeri.
Pengamat Timur Tengah, Horner Subatman Suba Atana, menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengambil langkah antisipatif sejak dini. Ia menyarankan pembentukan posko krisis untuk melakukan pendataan cepat dan akurat terhadap warga Sulawesi Selatan di kawasan terdampak. “Pendataan yang terintegrasi akan memudahkan koordinasi dan perlindungan jika situasi memburuk,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan organisasi dan komunitas warga Sulawesi Selatan di Timur Tengah, termasuk jaringan pelajar dan mahasiswa di sejumlah negara seperti Mesir. Menurutnya, jejaring komunitas tersebut dapat menjadi simpul komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan warga perantauan.
Di sisi lain, Tanduk Suplazma menilai rencana evakuasi dalam waktu dekat masih terlalu dini. Ia menjelaskan bahwa situasi di sejumlah negara masih berstatus siaga dan belum masuk kategori darurat. “Sampai saat ini belum ada warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Mengutip laporan Kantor Berita Antara, Duta Besar Republik Indonesia juga memastikan situasi keamanan di Uni Emirat Arab masih kondusif dan terkendali. Meski demikian, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan serta memantau perkembangan situasi guna memastikan keselamatan seluruh warga Indonesia di kawasan Timur Tengah. (***)
(Rizki).
